BAGIAN IX B: TRUSTS DALAM CIVIL LAW RRT

10 May

BAGIAN IX B: TRUSTS DALAM CIVIL LAW RRT

 

B. Trusts di Republik Rakyat Tiongkok

  • Selain Jepang, salah satu negara di Asia yang menganut sistem  hukum Eropa Kontinental dan sekaligus menerapkan Trusts Law  adalah   Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Trusts Law di RRT  diundangkan pada tanggal 28 April 2001 dan diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 2001.
  • Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Trusts Law di RRT juga dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan bisnis dan ekonomi di negeri itu. Jauh sebelum diundangkannya Trust Law tahun 2001, perusahaan investasi sesungguhnya sudah dikenal di RRT walaupun kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pada tahun 1979 terjadi reformasi dan era keterbukaan RRT dimulai. Situasi inilah yang mengawali dimulainya penerapan Trusts di sana. Perusahaan investasi mulai diatur dan dibentuk kembali sesuai dengan tuntutan reformasi. Bahkan, Bank Sentral RRT mulai menerbitkan peraturan tentang tata cara pembentukan perusahaan investasi di mana Trusts termasuk di dalamnya. Dampaknya, banyak sekali lembaga Trusts yang terbentuk yang berperan antara lain menerima deposit, menyalurkan pinjaman dan investasi.
  • Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1982 pertumbuhan ekonomi RRT sangat pesat. Keadaan ini sering disebut sebagai “overheating” di negeri itu. Terhadap perkembangan baru ini, Pemerintah RRT kemudian mengambil sejumlah langkah antara lain:
  1. Meluruskan kembali lembaga Trusts, di mana dalam praktiknya pada saat itu banyak pemerintah daerah yang mentransfer dana deposit di bank menjadi deposit Trusts yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dari dana kredit. Cara-cara seperti itu hentikan.
  2. Tahun 1985 berfokus pada industri Trusts yaitu pada pasar fixed Hal ini menimbulkan masalah pada kredit dan mata uang yang beredar, sehingga pemerintah menerbitkan peraturan yang mengatur kembali bidang-bidang yang boleh dijalankan oleh lembaga Trusts.
  3. Tahun 1988, ekonomi domestik RRT berkembang demikian pesat yang diiringi dengan overheating yang tinggi pula. Dampaknya terjadi inflasi yang tinggi dan lembaga Trusts pun mencapai puncak pertumbuhannya. Situasi inilah kemudian membawa RRT menata kembali konstruksi hukum Trusts di negaranya.
  4. Oleh karena sejak tahun 1986 banyak lembaga Trusts yang beroperasi secara illegal seperti menjalankan usaha pinjaman antar bank, maka pada tahun 1992, dilakukan evaluasi terhadap lembaga Trust Ruang lingkup perizinannya diatur secara lebih khusus dan menetapkan sektor apa saja  dapat dijalankan oleh lembaga Trusts.
  5. Tahun 1999, pada saat terjadinya krisis ekonomi, banyak lembaga Trusts yang bangkrut. Pemerintah RRT  kemudian menata ulang lembaga Trusts sehingga menjadi lembaga yang lebih baik dan kuat.[1]
  • Dari penjelasan di atas, tampak dengan jelas bahwa kehadiran lembaga Trusts dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dan bisnis membutuhkan kehadiran instrumen hukum   Lembaga Trusts lebih disukai oleh para pelaku usaha  dibandingkan dengan lembaga perbankan yang memiliki risiko lebih tinggi. Lembaga Trusts menjadi alat untuk mengelola harta benda dan menciptakan inovasi dalam bidang keuangan serta diversifikasi risiko keuangan.

 

  • Menurut ketentuan Pasal 2 Trusts Law RRT:

“A Trust as an arrangement whereby “the settler, on the basis of confidence on the Trustee, enTrust certain property rights it owns to the Trustee and the Trustee manages or  dispose of the property rights in its own name in accordance with the intensions of the settler and for the benefit of the beneficiary or for soecific purposes”

 

Untuk memahami lembaga Trusts, Gunawan Widjaja[2] mengutip beberapa pandangan :

       Pertama, Pandangan Ho. Menurut pandangan Ho, rumusan definisi Trusts yang diberikan dalam Trust Law RRT  tersebut memiliki makna ganda karena rumusan tersebut tidak dengan tegas menyatakan peralihan hak milik secara utuh dari settlor kepada Trustee. Sehingga dengan demikian, berarti dapat ditafsirkan sebagai berikut:

  1. Trusts di RRT dibentuk dengan penyerahan hak milik dari Settlor kepada Trustee, sebagaimana dirumuskan dengan tegas pada Trust Act yang berlaku di Jepang[3], yaitu pengalihan hak milik dari Settlor kepada Trustee
  2. Trusts di RRT dapat dilakukan dengan tanpa harus menyerahkan hak milik atas benda yang diserahkan dalam Trusts ke dalam tangan atau pemilikan Trustee, melainkan cukup jika antara Settlor dan Trustee ada perjanjian yang mewajibkan Trustee melakukan pengurusan dan pengelolaan atau penjualan atau pengalihan benda dalam Trusts tersebut atas namanya sesuai dengan maksud dari settlor.

 

     Kedua, Pandangan Qu. Padangan Qu menyatakan “it fails to spell out whether the acts involve a transfer of property earmarked as the Trust property  from the settlor to the Trustee”.

Untuk mempertegasnya, Qu  kemudian mengutip Lupoi yang preconditioned for cheating a Trust in all but two of the non-Common Law jurisdiction that have adopted a Trust law.[4] Ini berarti dalam RRT Trust Law tidak mungkin tercipta Trusts tanpa adanya penyerahan hak milik atas benda yang akan diletakkan dalam Trusts kepada Trustee.

Terbitnya penafsiran perlu tidaknya atau ada tidaknya peralihan pemilikan dari Settlor kepada Trustee ini terjadi karena pada waktu itu pemerintah merasa khawatir akan timbul hal yang negatif daam pelaksanaannya sehingga digunakan istilah “enTrust”,  yang sesungguhnya tidak dikenal padanannya dalam tradisi hukum Anglo Saxon.  Dengan demikian RRT sesungguhnya telah melakukan transplantasi hukum tentang Trusts dari sistem Common Law ke Civil Law, yang ternyata juga berkembang dengan baik.

 


 

[1] Jurnal Trust Law of China and Its Uncertainty Regarding the Location of Ownership of Trust Property.

[2] Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal  

   Indonesia, Jakarta Rajawali Press, 2008,  hlm. 263-264.

[3]Dalam Pasal 1 Trust Act 1921 dikatakan bahwa Trusts adalah “the Act to transfer or otherwise dispose of a property right and cause another person to administer or dispose of the peroperty accordance with same specific purpose.”

[4] Maurizio Lupoi, Trusts: A Comparative Study, (Cambridge: Simon Diz trans, 2000), hlm 307-308, dikutip oleh Qu, Ibid.

 

TRUSTS DALAM CIVIL LAW