BAGIAN IV B: TRUSTS SISTIM COMMON LAW

19 Apr

BAGIAN IV B: TRUSTS SISTIM COMMON LAW

 

2. Konsepsi Trusts dalam Sistem Hukum Common Law 

     Common Law berdasarkan tradisi, kebiasaan dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah. Selain itu dalam sistem Common Law lebih mengutamakan pada putusan-putusan hakim/pengadilan (judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislative. Sehngga berkembang prinsip bahwa keputusan-keputusan yang dibuat sebelumnya terhadap kasus yang sama, harus diikuti dan ditaati.

     Common Law sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya ‘peranan’ yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan perauran hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum.

     Common Law mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (Law of person), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan- peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

Ciri atau karakteristik dari sistem Common Law adalah:

  1. sebagai sumber hukum utama;
  2. Dianutnya Doktrin Stare Decicis/Sistem Preseden;
  3. AdversarySystem dalam proses peradilan.

Pada negara-negara yang menggunakan Common Law dikenal lembaga Trusts. Hal ini timbul tidak terlepas dari Equity, dimana terdapat peradilan (court of) Equity, yang mana tidak terdapat dalam sistem Civil Law.

Menurut Michael Bogdan[1], Equity yang artinya keadilan, yang berawal dari sistem hukum Inggris, dimana keduduan Raja sebagai “fountain of justice” tertinggi. Keadilan diselenggarakan oleh pengadilan kerajaan atas nama Raja, karena penerapannya sangat tergantung pada rasa keadilan Raja atau Lord Chancelor. Dalam perjalananya pengadilan tersebut menghasilkan aturan yang independen dan kompleks yang disebut Equity. Meskipun demikian Equity tetap merupakan pelengkap dari Common Law, dikarenakan dalam setiap kasus terlebih dahulu dimasukkan sebagai Common Law dan kemudian baru dipilah adalah yang termasuk Equity. Dengan demikian pengaruh Equity terdapat dalam hukum privat, yang mana Equity mempunyai salah satu ciri khas yaitu adanya larangan dan perintah sedangkan pebedaan antaa hukum dengan Equity adalah adanya penerapannya oleh pengadilan yang berbeda.

Dalam Equity ditemukan adanya prinsip “ he who comes to equity must come with clean hands”  yang memiliki arti pihak yang mengandalkan aturan Equity tidak boleh bertindak dengan cara yang tidak patut. Equity inilah yang mempunyi kontribusi terbesar dalam perkembangan lembaga Trusts.

      Trusts dalam tradisi hukum Anglo Saxon dalam perkembangannya    dewasa ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut:

  1. Trusts melibatkan eksistensi dari tiga pihak, yaitu Settlor, Trustee dan Beneficiary.
  2. Dalam suatu Trusts selalu terjadi penyerahan benda atau hak kebendaan atau hak perseorangan yang diakui sebagai benda. Hak kebendaan yang diserahkan ini dapat merupakan hak kebendaan yang paling luas (yaitu hak milik) maupun hak kebendaan yang merupakan turunan (jura in re-alinea) dari hak  milik (misalnya dalam hal pemberian jaminan kebendaan dalam  identure Trusts). Hak perseorangan yang diserahkan haruslah yang diakui sebagai benda dalam hukum. Penyerahan hak kebendaan ini dilakukan oleh Settlor kepada Trustee.
  3. Penyerahan benda atau hak kebendaan atau hak perseorangan kepada          Trustee tersebut senantiasa dikaitkan dengan kewajiban pada Trustee untuk menyerahkan kenikmatan atau kemanfaatan atau hasil   pengelolaan benda atau hak kebendaan yang diserahkan oleh Settlor  kepada tersebut kepada Beneficiary. Kewajiban tersebut tercermin      dalam bentuk kewajiban yang di sebutkan dengan tegas dalam pernyataan atau perjanjian yang menciptakan
  4. Benda atau hak kebendaan atau hak perseorangan yang diserahkan oleh  Settlor kepada Trustee, meskipun tercatat atas nama Trustee, namunmerupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan Trustee

Ada satu yang paling penting dari Trusts adalah harta kekayaan dalam Trusts tidak termsuk budel kepailitan, sehingga bilamana Settlor atau Trustee dalam keadaan pailit, maka harta kekayaan dalam Trusts tetap bebas dan tidak termasuk dalam harta yang dimasukan dalam kepailitan.

 


 

[1]  Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, diterjemahkan dari buku Comparative Law (Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994), penerjemah Derta Sri Widowatie, Penyunting Nuralnun Mangunsong, Penerbit Nusa Media 2010, hlm. 133-148.

 

TRUST SISTIM