BAGIAN IV A: TRUSTS SISTIM CIVIL LAW

17 Apr

BAGIAN IV A: TRUSTS SISTIM CIVIL LAW

 

1. Konsepsi Trusts dalam Sistim Hukum Civil Law

      Civil Law, berbasis pada hukum tertulis (written law) dan menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Civil Law: adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.

      Civil Law mengenal pembagian bidang hukum publik dan  hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang  mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dengan negara. Yang termasuk dalam hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

Ciri atau karakteristik dari sistem Civil Law adalah :

  1. Adanya sistem kodifikasi.
  2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama.
  3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.

      Trusts yang merupakan badan dari Equity, semula berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon dan tidak dikenal dalam Civil Law namum dalam perkembangannya diadopsi atau diterima dalam tatanan hukum negara yang menggunakan sistem hukum Civil Law.

Perkembangan usaha dan dengan korporasi yang berkembang begitu besar membuat Trusts dapat tetap berjalan baik usaha antar negara baik antar negara-negara yang menggunakan sistem Civil Law maupun Common Law maupun percampuran dari keduanya.

     Thomas P.Gallanis[1] menawarkan 4 hal hasil observasinya, yaitu :

  1. It is striking that the Continental European countries are interested in the trust primarily for commercial reasons;
  2. The Continental European interest in the trust provides an accasion for us to return to first princiles;
  3. It is fascinating to observe the different routes by which aspects of the Common Law terus can be introduced into a modern civilian jurisdiction;
  4. European attention is concentrated on the express trust, but it is worth remembering that the law of trusts in Anglo-American jurisdictions is broader-estending also to trusts imposed by law such are resulting and constructive trusts.

Dari hasil observasi Thomas P. Gallanis bahwa benar ketertarikan negara-negara Eropa yang menggunakan sistem Hukum Kontinental (Civil Law) terhadap Trusts dikarenakan alasan komersial, yaitu dikarenakan berkembangnya begitu pesat bisnis dan perekonomian serta diakui bermanfaat dan ternyata dengan cara yang berbeda aspek sistem Common Law dapat diterapkan juga dalam sistim hukum Civil Law.

Thomas P.Gallanis[2] mengambil pendapat Frederic William Maitland, seorang ahli sejarah Hukum Inggris yang mengatakan bahwa Trusts sebagai “ the greatest and most distinctive achivement perfomed by Englishmen in the field of jurisprudence”

      Trusts memang merupakan suatu penemuan yang besar, dikarenakan Trusts merupakan suatu lembaga yang dapat dipergunakan dibidang baik komersial maupun non komersial. Unsur-unsur Trusts juga bisa terdapat dalam sistem hukum Eropa Kontinental seperti misalnya lembaga Fidusia dan juga muncul dalam hukum Islam yaitu tentang Wakaf.

Menurut Maurizio Lupoi[3]:

“Time has shown that legal structures that mirror the  respective positions of trustees and beneficiaries did and at times do exist in the Civil Law and that trusts in their proper sense can  live wihtout a Chancellor and without an equity jurisdictions.”

Menurutnya pada awalnya kebanyakan negara yang menggunakan sistem hukum Civil Law termasuk Italia mengalami kesulitan untuk mengakomodir Trusts dalam sistim hukum mereka, seperti misalnya pengertian tentang “Legal Ownership” dalam Civil Law dengan “ Equitable Ownership” dalam Common Law. Banyak negara yang menggunakan Civil Law kesulitan untuk mengformulasikan 2 istilah pengertian kepemilikan diatas, Perbedaan pengertian tersebut menimbulkan berbagai pendapat dalam negara yang menggunakan Civil Law, namum kemudian melalui The Hague Convention dan perjalanan waktu, negara-negara yang menganut sistem Civil Law  memasukan atau membuat hukum tentang Trusts yang berlaku meskipun berbeda dengan yang berlalu di negara yang menganut sistem Common Law,  harus disadari bahwa The Hague Convention tersebut bukan berarti ingin mengubah struktur sisitim hukum Civil Law, antara lain mengenai Fidusia yang dikenal dalam sistem Civil Law akan berbeda dengan Trusts dalam Common Law sebab kebanyakan negara Civil Law mempunyai lembaga Fidusia tersendiri, yang meliputi pengertian tentang pemberian jaminan atas barang-barang tidak bergerak kepada kreditor. The Hague Convention telah dipahami sebagai domain dari konvensi Hukum Privat Internasional, yang tujuannya adalah membuat Trusts diakui dalam sistem hukum suatu negara yang berbeda sistem hukum.

      Maurizio Lupoi selanjutnya mengatakan bahwa di Italia dapat diklarifikasi Trusts sebagai berikut :

  1. Interno, yaitu suatu Trusts yang dibentuk dan dijalankan di Itali dengan Settlor, Beneficiary dan Trustee Unsur asing pada Trusts Interno hanyalah menggunakan hukum asing yang oleh The Hague Convention dimungkin untuk itu.
  2. Interni, yaitu suatu perkembangan dalam negara Civil Law khususnya di Italia untuk menanggapi perkembangan Trusts agar dapat  dipergunakan di Italia dan sangat cepat menyebar dikarenakan dirasakan sangat diperlukan  untuk mengisi keksongan hukum.

 Trusts  di negara yang menggunakan Civil Law menunjukkan keberadaan bentuk-bentuk pranata-pranata hukum yang ada terdapat pranata hukum yang serupa atau yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh Trusts yang berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum  Anglo Saxon. Hal ini  dikenal dan diakui eksistensi pranata hukum yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan fungsi yang hampir serupa dengan Trusts yang ada dan berkembang di negara-negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon.

Menurut Gunawan Widjaja,[4] Trusts tidak mungkin ada dalam tradisi hukum Eropa Kontinental “yang dianggap” tidak mengenal sistem Equity. Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Joseph Loughlin dalam tulisannya “The Domestication of the Trust: Bridiging the Gap Between Common Law and Civil Law” yang mengutip pernyataan KGC Reid, “if it is possible to have the Trust and yet still remain virtous. To adopt the Trust is not,or not necessarily, to sink into the arms of equity.

Dari pernyataan Loughlin tersebut, berarti dimungkinkan untuk menemukan eksistensi Trusts dalam negara-negara dengan tradisi hukum Eropa Kontinental ini adalah Trusts tanpa sistem Equity. Equity yang dimaksud oleh Loughlin di sini adalah sistem Equity  yang berdiri di samping sistem peradilan dalam hukum (Common Law).[5]

 


 

 

[1] Thomas P.Gallanis, The Columbia Journal of European Law Online, (The Trust In Continental Europe: A Brief Comment From A U.S.Observer).

 [2] Ibid.

[3] MAURIZIO Lupoi, The Columbia Journal Of European Law Online, (Country Report: Italy), hlm. 4.

[4]  Gunawan Widjaja, Transplantasi Trusts dalam KUHPerdata, KUHD dan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 178.

[5] Ibid.

 

TRUST SISTIM