BAGIAN III C: PEMBERIAN KUASA

12 Apr

BAGIAN III C: PEMBERIAN KUASA

 

3. Pemberian Kuasa

Pemberian Kuasa atau lastgeving diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata, yang sesungguhnya tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan hukum untuk mermberikan kewenangan melakukan suatu pengurusan atas suatu hal atau kepentingan tertentu dari lastgever (yang diterjernahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Subekti sebagai Pemberi Kuasa), melainkan juga membebani lasthebber dengan kewajiban, dan tanggungan untuk menyelesaikan tugas atau perintah yang diberikan tersebut sampai selesai.

Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata, menyatakan: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Rumusan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan secara jelas, bahwa yang dinamakan dengan lastgeving atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian. Dengan demikian, hal ini berbeda dari suatu perwakilan, suatu pemberian kuasa hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

    Herlien Budiono [1]mengutip beberapa pendapat:

  1. Van Nierop: Kuasa adalah kekuasaan (macht) dan bukan kewenangan (bevoegdheid) untuk mewakili.
  2. Eggens: Kuasa adalah kewenangan untuk mewakili yang dapat dikatakan adalah hak sehingga kuasa merupakan suatu tindakan pernyataan kehendak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa bahwa ia berkehendak untuk diwakili dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Selanjutnya, sehubungan dengan penerima kuasa, Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

“Orang-orang perempuan dan orang-orang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan   hukum terhadap orang-orang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang diperbuat oleh orang­-orang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan yang bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami, ia pun tidak mempunyai tuntutan hukum selain menurut aturan-aturan yang dituliskan dalam Bab Kelima dan Ketujuh Buku Kesatu dan Kitab Undang-undang ini.”

Dari rumusan Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa kuasa yang diberikan kepada seorang yang tidak cakap bertindak dalam hukum melahirkan suatu perikatan dengan Schuld tanpa Haftung, yaitu perikatan yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor (pemberi kuasa), dengan ancaman kebatalan kuasa tersebut. Khusus terhadap pemberian kuasa bagi istri dalam perkawinan, maka sejalan dengan penjelasan yang telah diberikan dalam Bab IV mengenai perwakilan suami, selama dan sepanjang terdapat perjanjian kawin yang memberikan kewenangan bagi istri untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya sendiri, maka kuasa yang diberikan kepada istri adalah sah dan hanya mengikat harta kekayaan istri tersebut semata­mata yang berada dalam pengurusannya sendiri.

        Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Penerima kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.”

Dengan demikian, dalam suatu pemberian kuasa atau lastgeving, seorang lasthebber tidak dapat lepas dari suatu “last” yang telah diberikan hingga ia menyelesaikan last tersebut; dengan ketentuan bahwa jika lasthebber tidak dapat menyelesaikan last atau kuasa yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian lastgeving atau pemberian kuasa tersebut, maka ia bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan  pengurusan  yang  diperintahkan  atau diwajibkan kepadanya. Ini berarti suatu last setuju ini beban yang diberikan oleh lastgever adalah suatu hal yang mutlak harus diselesaikan oleh lasthebber.

Ketentuan Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.”

Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan arti dan makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa:

  1. Lastgeving atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensuil, yang tidak terikat dengan suatu bentuk formil tertentu;
  2. Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, kuasa juga memerlukan penawaran dan penerimaan. Suatu pemberian kuasa baru berlaku dan mengikat mana kala telah ada penerimaan oleh penerima kuasa atas suatu kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa;
  3. Penerimaan kuasa dapat terjadi dengan suatu bukti penerimaan yang secara tegas menyatakan kehendaknya untuk menerima kuasa tersebut dan melaksanakan kuasa yang diberikan; maupun secara langsung melaksanakan kuasa yang ditawarkan tersebut. Konteks yang terakhir ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan sebagai penerimaan kuasa secara diam-diam.

Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.”

Dari rumusan tersebut, tampak jelas bahwa kuasa diberikan tanpa upah. Dalam hal diperjanjikan suatu upah maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam pemberian kuasanya. Jika dalam pemberian kuasa tersebut dinyatakan suatu upah, tetapi tidak ditentukan besarnya maka besarnya upah yang dapat dituntut oleh penerima kuasa yang melaksanakan kuasa tersebut tidaklah lebih besar dari upah yang berhak diterima oleh seorang wali sehubungan dengan pengurusan harta kekayaan seorang anak di bawah umur yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 1795 Kitab Undang­Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”, sedangkan Pasal 1796-nya menyatakan bahwa:

 “Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu·perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat  dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”


 

[1] Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 413-414.

 

UNSUR TRUSTS