BAGIAN III B: PERJANJIAN

11 Apr

BAGIAN III B: PERJANJIAN

 

 

2. Perjanjian

Martin M.Shenkman mengatakan bahwa Trusts seperti halnya suatu korporasi, perseroan terbatas atau persekutuan yang terbatas, dengan demikian untuk mendirikan badan-badan hukum tersebut harus dilakukan dengan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dari para pendiri. Hal yang sama juga dilakukan ketetika Trusts akan dibentuk.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[1]. Dari rumusan tersebut di atas terlihat adanya orang di satu pihak sebagai subyek perjanjian dan di lain pihak terlihat adanya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai obyek perjanjian. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Definisi perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban kepada mereka yang membuatnya.[2]

Sedangkan, perjanjian menurut Munir Fuady, diistilahkan dengan kontrak yang merupakan kesepadanan dari istilah “contract” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak sebenarnya sudah lama ada, dan bukanlah merupakan istilah yang asing, misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, sedangkan istilah “hukum kontrak” ada konotasi bahwa hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang kontrak-kontrak yang tertulis dalam dunia bisnis, baik internasional maupun multinasional atau kontrak-kontrak dengan perusahaan multinasional dimana prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.[3]

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “

       Suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu bahwa sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian berarti mereka atau orang yang mengadakan suatu perjanjian telah menyetujui atau sepakat terhadap isi perjanjian yang mereka buat.

Pengertian persetujuan atau sepakat di sini adalah adanya dua kehendak yang saling bertemu terhadap suatu hal yang sama dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang telah dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Suatu perjanjian tunduk pada asas konsensualisme, dimana dalam asas tersebut terdapat kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok dalam perjanjian, yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, antara lain yaitu:[4]

   a. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka di atas mengandung asas kebebasan yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata semua maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang– undang.

    b. Asas konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal–hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Prinsip konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah: “eenman een man, een woord een woord”. Maksudnya adalah dengan diletakkan kepercayaan pada perkataan seseorang, maka orang tersebut akan ditingkatkan martabat setinggi-tingginya sebagai manusia. Ketentuan yang mengharuskan agar seseorang dapat dipercaya adalah suatu tuntutan kesusilaan, dan memang jika seseorang ingin dihormati dan dipercayai maka janjinya harus dapat ditepati.

    c. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara mereka bahwa satu sama lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasinya. Kepercayaan sangat penting dalam mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, terlebih dahulu para pihak harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji-janji yang disepakati atau prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan, maka para pihak akan mengikatkan dirinya kepada isi perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

    d. Asas kekuatan mengikat

Sudah dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral.

Prinsip bahwa di dalam suatu Perjanjian para pihak akan menciptakan suatu kewajiban hukum dan bahwa antara mereka akan terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji tersebut, dipandang sebagai sesuatu yang sudah dengan sendirinya dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal demikian terjadi. Suatu hubungan hukum hanya dimungkinkan antara lain bilamana seseorang dapat memercayai kata-kata orang lain.

     e. Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan.

     f. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati mereka.

      g. Asas kepastian hukum

Perjanjian tersebut haruslah mempunyai kepastian hukum sehingga ada kekuatan mengikat antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.  Asas kepastian hukum diperlukan apabila terjadi sengketa di antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan.

      h. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Selain itu, asas ini juga terlihat dalam zaakwaarneming, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) berkewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dimaksudkan dengan adanya perjanjian yang didasari oleh sikap moral maka pihak pertama maupun kedua dapat menggugat apabila terjadi sengketa. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan moral, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

       i. Asas kepatutan

Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian dan dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata.  Dimana apabila dalam suatu perjanjian telah disepakati persetujuan maka tidak hanya mengikat apa telah ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

        j. Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian sehingga suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dalam suatu perjanjian ada syarat sah yang objektif dan subjektif, yaitu :

Syarat sah yang obyektif atas suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah terdiri dari:

  1. Perihal tertentu dan
  2. Causa yang diperbolehkan.

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan, dengan syarat causa yang diperbolehkan yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan tertentu yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh membuat perjanjian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

        Syarat sah yang  subyektif  atas suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah terdiri dari [5] :

  1. Adanya kesepakatan kehendak ; dan
  2. Kecakapan

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, para pihak diharuskan mencapai kesepakatan pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. Dalam aturan hukum terdapat teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut[6]:

  1. Paksaan;
  2. Penipuan;

Sedangkan, syarat kecakapan berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian cakap membuat perjanjian tersebut. Kecakapan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala perjanjian dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut [7]:

  1. Orang yang sudah dewasa.
  2. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
  3. Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi).
  4. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini adalah bahwa perjanjian dapat dibatalkan (voidable, vernietigebaar) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian akan tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian yang harus diperhatikan di dalam pelaksanaannya yaitu:

      a. Asas perjanjian sebagai hukum yang mengatur[8]

Pengaturan hukum merupakan suatu peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum, yang dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlaku, karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak dalam perjanjian. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur di sini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, sehingga pada prinsipnya, hukum perjanjian termasuk dalam kategori hukum mengatur, karena sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) suatu perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dalam menyusun perjanjian.

       b. Asas Pacta sunt Servanda[9]

Istilah “Pacta sunt Servanda” berarti “janji itu mengikat” yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi perjanjian  tersebut.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Seperti diketahui, dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan asas ini secara tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata semua, maka Pasal tersebut berisikan suatu pernyataan bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

      c. Asas Kebebasan Berkontrak[10]

Asas kebebasan berkontrak dalam kepustakaan hukum berbahasa Inggris dikenal dengan istilah freedom of contract atau liberty of contract atau party autonomy, lahir pada abad XVII. Asas ini mempunyai daya kerja yang sangat kuat dalam arti kebebasannya itu tidak dapat dibatasi, baik oleh rasa keadilan masyarakat maupun oleh campur tangan negara. Asas kebebasan berkontrak ini lahir bersama-sama dengan teori ekonomi klasik laissez faire yang dipelopori oleh       Adam Smith. Lahirnya asas kebebasan berkontrak dan paham ekonomi klasik laissez faire adalah sebagai reaksi terhadap merchantile system dan menjadi penyebab berakhirnya sistem tersebut.[11]

       d. Asas Obligatoir[12]

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa apabila telah terjadi suatu perjanjian, maka hal yang mengikat para pihak baru sebatas timbulnya hak dan kewajiban. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Prestasi tidak dapat dipaksakan karena perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst) belum terjadi. Seperti contoh, jika terjadi perjanjian jual beli sampai dengan tahap perjanjian saja maka hak kepemilikkan belum berpindah, sehingga dinamakan perjanjian obligatoir. Hak milik dapat berpindah setelah adanya perjanjian kebendaan atau yang sering disebut juga dengan serah terima (levering).

       e. Asas Keseimbangan[13]

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki agar para pihak dalam suatu perjanjian saling memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama agar terjadi keseimbangan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur adalah seimbang.

 


 

[1]Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hlm.122.

[2] R. Wirjono P., Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta : Sumur Bandung, 1981), hlm. 9.

[3] Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),

hlm.23.

[4] Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.114–

115.

[5]Ibid, hlm.16.

[6]Ibid., hlm.18.

[7]Ibid., hlm.19.

[8]  Munir Fuady,  Hukum Bisnis, Op.Cit., hlm.28.

[9]Ibid., hlm.29.

[10]Ibid., hlm.30.

[11] Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Bandung: Institut Bankir Bandung, 1993), hlm.1.

[12] Munir Fuady,  Hukum Bisnis, Op.Cit., hlm.31

[13] Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 31.

 

UNSUR TRUSTS