BAGIAN III A: NORMA

8 Apr

BAGIAN III A: NORMA

 

 

1.  Norma

Sebagaimana dijelaskan pada awal  menurut Martin M.Shenkman:

 “A Trust, like a corparation, limited liability company, or limited partnership, is a creature or fiction of your state’s   laws.”[1]

         Trusts dibuat tunduk pada hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, dengan demikian disini ada suatu norma hukum yang berlaku.

    Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum.

Menurut Jimly Asshiddigie:

“Jika pengertian norma atau kaidah sebagai pelembagaan nilai itu dirinci, kaidah atau norma yang dimaksud dapat berisi:

  1. Kebolehan atau yang dalam bahasa Arab disebut ibadah, mubah (permittere);
  2. Anjuran positif untuk mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut sunnah;
  3. Anjuran negatif untuk tidak mengerjakan sesuatu atau dalam bahasa Arab disebut “makruh”;
  4. Perintah positif untuk melakukan sesuatu atau kewajiban (obligattere); dan
  5. Perintah negatif untuk tidak melakukan sesuatu atau yang dalam bahasa Arab disebut “haram” atau larangan (prohibere).[2]

Di dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Hu­kum Dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara, Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya.[3]

Penjelasan Umum Angka IV Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut: “Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat atur­an-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial”.  Oleh karena itu, bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabut.

Berdasarkan uraian tersebut,  tampak jelas bahwa agar  norma-norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar itu dapat berlaku sebagaimana mestinya, norma-norma hukum itu harus terlebih dahulu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan dimana norma-norma hukumnya bersifat umum dan dapat mengikat seluruh warga negara.[4]

 


 

[1] Martin M.Shenkman, The Complete Book of Trusts, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, hlm. 8

[2] Jimly Asshiddiqie, Perihak Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1-2.

[3]Ibid.; Lihat juga Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem KetatanegaraanRI, (Jakarta-Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), hlm. 17-18

[4]Ibid., hlm. 45-46.

 

UNSUR TRUSTS