BAB I: PENDAHULUAN

3 Apr

BAB I: PENDAHULUAN

 

 

TRUSTS

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mempunyai peranan penting di ASEAN dan mulai  1 Januari 2016 berlaku Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Meskipun MEA merupakan kerjasama dibidang  ekonomi namun hal ini tidak terlepas dari pengaturan hukum agar tercapai kepastian hukum dalam investai maupun usaha.

Para anggota negara ASEAN, ada yang menggunakan sistim hukum Common Law dan ada yang menggunakan sistem hukum Civil Law dan Indonesia termasuk yang menggunakan sistem hukum Civil Law. Hampir semua semua anggota negara ASEAN baik yang menggunakan sistem hukum Common Law maupun sistem hukum Civil Law mempunyai suatu lembaga investasi yang bernama Trusts,  dimana mereka mempunyai aturan perundangan yang mengatur secara jelas sedangkan Indonesia belum memiliki aturan perundangan yang khusus mengatur tentang Trusts.

Apakat itu Trusts? Trusts berawal dari abad pertengahan dimana pemilik property memindahkan haknya kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk keuntungan dari pemilik sebenarnya atau untuk pihak lain. Di mata hukum, pemindahan hak ini berakibat pemiliknya ada pada pihak yang menerima pemindahan hak tersebut meskipun dalam kenyataannya, dia hanyalah yang mengurus untuk kepentingan baik pemilik maupun pihak lain yang ditunjuk memperoleh manfaat, karenanya bilamana pihak yang menerima pemindahan hak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud oleh pemilik (yang memindahkan hak), maka baik pemilik (yang memindahkan hak) maupun yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat tidak dapat menuntut berupa apapun juga di muka pengadilan.  Dalam keadaan yang demikian, pemilik (yang memindahkan hak) dan pihak yang ditunjuk mempoeroleh dapat mengajukan ke muka  Raja. Pada mulannya Raja memerintahkan The Chancellor menginvestigasi atas permasalahan tersebut akan tetapi lama kelamaan permasalahan yang timbul semakin banyak sehingga terbentuklah The Court of Chancery yang terpisah dengan pengadilan umun. The Court of Chancery mengembangkan aturan dan hukum tersendiri yang berbeda dengan aturan hukum yang umum berlaku, yang akhirnya dikenal sebagai aturan tentang Equity, dimana Trusts dikenal sebagai lembaganya.

Menurut Michael Bogdan[1], Equity yang artinya keadilan, yang berawal dari sistem hukum Inggris, dimana keduduan Raja sebagai “fountain of justice” tertinggi. Keadilan diselenggarakan oleh pengadilan kerajaan atas nama Raja, karena penerapannya sangat tergantung pada rasa keadilan Raja atau Lord Chancelor.

Pada abad ke 18 dan abad 19, Trusts dipergunakan oleh para pemilik tanah yang kaya untuk menjaga kekayaan nya demi bermanfaat bagi para keturunannya dan menjadi aturan bagi yang berhubungan dengannya. Dengan melalui lembaga Trusts, diharapkan kekayaan yang merupakan warisan bukan hanya bertahan pada satu generasi melainkan dapat dikembangkan dan memperoleh keuntungan serta untuk generasi berikutnya. Trusts juga membantu para wanita yang terikat dalam perkawinan,  dimana pada saat itu tidak boleh memiliki property, mereka dapat menempatkan property tersebut dalam Trusts, begitu juga hal nya dengan badan-badan sosial maupun komersial yang tidak boleh memiliki property, menggunakan Trusts sebagai kepemilikannya.

Menurut Dukeminier Sitkoff:

A Trust is, functionally speaking, a legal arrangement created by a settlor in which a Trustee holds property as fiduciary for one or more beneficiaries. The Trustee takes legal title to the Trust property, which allows the Trustee  to deal  with third parties as owner of the property. The beneficiaries have equitable title to the Trust property, which allows them to hold the Trustee accountable for breach of the Trustee’s fiduciary duties. The beneficiaries are typically to periodic distributions from the Trust income and sometimes from the Trust principal as well.”[2]

Dalam Trusts, ada 3 pihak didalamnya, yaitu :

  1. Settlor adalah orang yang mengalihkan hak kepemilikannya dalam Dia harus orang yang berwenang dan berhak untuk menandatangani perjanjian dan mengalihkan hak kepemilikannya.
  2. Trustee adalah orang atau badan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadministrasikan Trusts. Dia harus membuat pernyataan bahwa dia menerima pengaihan hak hanya sebagai Trustee serta harus mempunyai kapasitas untuk itu karena hak kepemilikan akan diatas namakan
  3. Beneficiary adalah orang yang menerima keuntungan dari hasil Trusts karenanya dalam Trusts harus secara jelas ditentukan siapa yang merupakan Beneficiary

Pembentukan Trusts oleh seseorang dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikannya dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang hak kepemilikan, antara lain tetapi tidak terbatas pada kepentingan perlindungan segala hak atas kebendaan yang dimiliki oleh Settlor dengan hak Settlor untuk setiap waktu mengakhiri Trusts yang dibentuknya.  Trustee hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Settlor dan karenanya Trustee harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan maksud dari pembentukan Trusts tersebut. Maksud dan tujuannya harus jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan Beneficiary akan dapat menikmati hasil dari tujuan Trusts.

Menurut Martin M.Shenkman:

 “A Trust, like a corparation, limited liability company, or limited partnership, is a creature or fiction of your state’s   laws.”[3]

Trusts sama halnya dengan perseroan terbatas atau lembaga usaha/investasi lainnya harus didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dimana Trusts tersebut dibentuk, karenanya dibutuhkan adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang Trusts yang tunduk pada peraturan perundangan tersebut, karenanya pembuatan Trusts harus sangat jelas maksud dan tujuannya, kapasitas Settlor, kapasitas Trustee, objeknya, Benefiaciary nya dan semua dilakukan secara tertulis serta sesuai dengan ketentuan peratuan yang berlaku dimana Trusts tersebut dibuat.

Pelaksanaan Trusts selalu berhubungan dengan orang yang  berkompeten dan profesional yang mana tentunya harus ditentukan secara jelas dan pasti pihak mana saja yang boleh menjadi Trustee, dengan tujuan supaya semua harta kekayaan yang masuk dalam Trusts terlindungi serta tujuan dari Trusts juga terlaksana dengan baik.

Trustee mempunyai hak secara hukum untuk menguasai kepemilikan Settlor akan tetapi Trustee harus melaksanakan isi, maksud dan tujuan dari pembentukan Trusts tersebut. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat unsur pemberian hak melalui fidusia dan pemberian kuasa dari Settlor kepada Trustee. Trustee mempunyai kuasa dari Settlor untuk melaksanakan segala kewajiban yang telah ditentukan dan kuasa mana juga dapat diakhiri atau dicabut kembali oleh Settlor dalam hal Trustee dianggap tidak kompeten dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atau Settlor merasa Trustee tidak sepaham dengannya.[4]

Trusts sangat berbeda dengan Wasiat, yang mana wasiat baru terbuka bilamana pembuat wasiat sudah meninggal dan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, untuk pelaksanaannya harus dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Waris terlebih dahulu untuk menentukan siapa saja ahli waris dan apa saja isi wasiatnya serta tidak boleh melanggar ketentuan dari Legitime Portie.

 

[1]  Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, diterjemahkan dari buku Comparative Law (Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994), penerjemah Derta Sri Widowatie, Penyunting Nuralnun Mangunsong, Penerbit Nusa Media 2010, hlm. 133-148.

[2]Dukeminier, Jesse and Sitkoff, Robert H, Will, Trust, And Estates, Wolters Kluwer, (Law and Business, Ninth Edition, 2013), hlm. 385.

[3] Martin M.Shenkman, The Complete Book of Trusts, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, hlm.     8.

[4]Ibid, hlm.35.

 

 

TRUSTS